SUTON-RADIO

Inspirasi Teknologi Terbaru

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK), Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi, menganggap kekecewaan publik terobati dengan lima anggota Dewan Pengawas KPK pilihan Presiden Jokowi. Tumpak Hatorangan Panggabean, Artidjo Alkostar , Syamsuddin Haris, Albertina Ho, dan Harjono ditunjuk dan dilantik Jokowi untuk mengisi Dewan Pengawas KPK. Lima sosok tersebut diharapkan dapat mengobati kekecewaan publik melalui kinerja yang menguatkan KPK.

Apalagi lima anggota Dewan Pengawas KPK tersebut memiliki rekam jejak dan integritas personal yang tidak diragukan. "Karena itu kelimanya bisa mengimbangi dan mengawasi kinerja pimpinan KPK agar dapat bekerja secara efektif," ucapnya. Untuk itu, ia menilai semua pihak harus tetap melihat bagaimana kiprah lima sosok tersebut dapat merealisasikan harapan publik.

Di antaranya untuk memastikan KPK tetap dapat berjalan efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Tumpak Hatorangan Panggabean menjadi ketua dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi menilai, mantan wakil ketua KPK periode 2003 2007 tersebut merupakan sosok yang memiliki pengalaman panjang di bidang hukum, khususnya di lembaga antirasuah.

"Saya kira beliau beliau adalah orang yang bijak, yang bijaksana saya kira," ujar Jokowi di Istana Negara, Jumat (20/12/2019). Menurut Jokowi, pemilihan anggota Dewan Pengawas KPK telah mempertimbangkan banyak hal, dengan melihat masing masing latar belakangnya. "Memang ini kita pilih dari sudut sudut yang berbeda beda, ada yang mantan hakim, ada yang hakim aktif, ada juga mantan KPK, ada yang akademisi, ada mantan Mahkamah Konstitusi,"kata Jokowi.

"Saya kira sebuah kombinasi yang sangat baik, sehingga memberikan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap komisioner KPK," sambung Jokowi. Tumpak Hatorangan Panggabean bukan nama baru di lingkungan KPK. Pria kelahiran Sanggau, Kalimantan Barat, 29 Juli 1943 lalu itu pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK pada periode pertama bersama Taufiequrachman Ruki, Sjahruddin Rasul, dan Erry Riyana Hardjapemekas serta Amin Sunaryadi.

Tumpak menamatkan pendidikannya di bidang hukum pada Universitas Tanjungpura, Pontianak. Usai menamatkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, ia menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan kejaksaan. Dalam karirnya, Tumpak pernah bertugas di Kajari Pangkalan Bun (1991 1993), Asintel Kejati Sulteng (1993 1994), Kajari Dili (1994 1995) dan Kasubdit Pengamanan Ideologi dan Politik Pada JAM Intelijen (1996 1997).

Kemudian pada 1997, Tumpak didapuk menjadi Asintel Kejati DKI Jakarta. Kemudian, Tumpak diangkat menjadi Wakajati disusul dengan jabatan Kajati Maluku (1999 2000), Kajati Sulawesi Selatan (2000 2001), dan terakhir sebagai Sesjampidsus (2001 2003). Selama menjadi jaksa, Tumpak telah berkelana di beberapa daerah. Misalnyanya saja saat menjadi Kajari Pangkalan Bun (1991 1993), Kajari Dili (1994 1995), Kajati Maluku (1999 2000), dan Kajati Sulawesi Selatan (2000 2001).

Pada 2003, Tumpak direkomendasikan mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh untuk bertugas di KPK. Nama Tumpak pun akhirnya terpilih menjadi salah satu pimpinan setelah voting di DPR. Setelah selesai mengemban tugas dari KPK, pada 2008 Tumpak diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Pesero) berdasarkan Keputusan Meneg BUMN.

Setahun setelah itu, Tumpak ditugaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk kembali ke KPK untuk menjadi Plt Ketua KPK 2009 2010. Pada 2015, nama Tumpak masuk sebagai salah satu Tim Sembilan untuk menyelesaikan kisruh Polri KPK saat itu. Riwayat Pekerjaan Singkat:

1973 2003 Kejaksaan Agung RI Jaksa * Kajari Pangkalan Bun (1991 1993) * Asintel Kejati Sulteng (1993 1994) * Kajari Dili (1994 1995) * Kasubdit Pengamanan Ideologi dan Politik Pada JAM Intelijen (1996 1997) * Asintel Kejati DKI Jakarta (1997 1998) * Wakajati Maluku (1998 1999) * Kajati Maluku (1999 2000) * Kajati Sulawesi Selatan (2000 2001) * SESJAMPIDSUS (2001 2003) Riwayat Pelatihan, Seminar dan Lokakarya:

Diklat Analisis Kebijaksanaan (1994), * Diklat Peningkatan Mutu Kepemimpinan Aparatur (1995), * Diklat SPAMEN (1996), Diklat Pembentukan Jaksa (1974), * Diklat Tar.Luhkum (1983), Diklat Jaksa Spesialis (1985), * Diklat Suspa Lidik (1980), Diklat Suspa Intelstrat Tk. 1 (1982) Lain Lain: Satya Lencana Karua Satya XX Tahun (1997) * Satya Lencana Karya Satya XXX (2003) * Diusulkan oleh Jaksa Agung RI untuk bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (2003). (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *