SUTON-RADIO

Inspirasi Teknologi Terbaru

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat meminta semua pihak mengawasi kinerja pemerintah untuk lebih transparan dalam penganggaran untuk penanganan Covid 19. Ketua Umum Badko HMI Jawa Barat, Khoirul Anam Gumilar Wonata mengajak semua masyarakat untuk melakukan gerakan untuk mengawasi bersama. HMI Jabar telah melaunching sistem awasibersama.com.

Program ini bagian dari gerakan "AwasiBersama" yang digagas HMI Badko Jabar. Hal ini, katanya, didasarkan pada hasil konsolidasi HMI se Jawa Barat pada Rabu (22/5/2020). Sistem ini bertujuan mengajak seluruh kader dan masyarakat untuk bersama sama melakukan Gerakan Pengawasan terhadap setiap kebijakan, dan kinerja pemerintah, dan optimalisasi anggaran yang begitu besar untuk penanganan pandemi ini.

Sehingga terhindar dari praktik korupsi dan maladminstrasi, serta proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayan publik dalam situasi pandemi ini bisa berjalan dengan baik dan ideal. Sehingga Gerakan pengawasan terhadap pemerintah dalam penyelengaraan pemerintahan dalam situasi pendemi seperti ini terhindar dari Maladministrasi dan tindak pidana korupsi," tegasnya kepada redaksi, Senin 8 Juni 2020. Anam menjelaskan awasibersama.com ini memiliki 4 fiture utama.

Pertama fiture pengaduan/laporan indikasi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta yang terlibat dalam pelayanan publik, dimana kader HMI dan masyarakat bisa berpartisipasi memberikan informasi indikasi tindak pidana korupsi yang ditemukan dilapangan. "Kedua, fiture pelapora/pengaduan indikasi Maladministrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta yang terlibat dalam pelayanan publik. Kader HMI dan masyarakat bisa berpartisipasi memberikan informasi indikasi Maladministrasi yang ditemukan dilapangan," ujar Anam. Kemudian lanjut Anam, ketiga fiture aspirasi masyarakat.

Dimana kader HMI dan masyarakat bisa memberikan aspirasinya, baik kritik maupun saran terhadap kebijakan pemerintah, kinerja pemerintah, dan berbagai hal lainnya dalam penyelengaraan pemerintahan, baik itu sektor Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, politik, dan lain sebagainya. "Lalu ke empat, fiture edukasi. Fiture ini akan memberikan informasi edukasi terhadap konten konten yang berhubungan dengan hak dan kewajiban warganegara, kewajiban pemerintah serta tugas dan fungsinya, dan berbagai hal lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan," paparnya. Anam menyebut, setiap 10 hari sekali pihaknya akan rutin menyampaikan rilis hasil aduan dengan analisanya.

Dan HMI Jabar akan menindaklanjuti setiap indikasi tindak pidana korupsi ke lembaga hukum yang berwenang, dalam hal ini KPK, kejaksaan, kepolisian, Ombudsman, dan stakholder terkait lainnya. HMI se Jawa Barat, katanya, menilai terdapat sejumlah catatan dalam pelaksanaan penanggulangan Covid 19 di Jawa Barat. Pertama, dalam pelaksanaan kebijakan PSBB, pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat dinilai belum optimal dalam mengimplementasi kebijakan PSBB.

Kedua, sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Jabar tidak transparan mengenai alokasi anggaran untuk penanggulangan Covid 19. Ketiga, penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat miskin dan terdampak pun dinilai tidak berjalan dengan baik akibat masalah data penerima. HMI pun menilai koordinasi antara stakeholders dan pemerintah di berbagai tingkatan perihal pendataan masyarakat non DTKS ini masih jauh dari harapan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *