SUTON-RADIO

Inspirasi Teknologi Terbaru

Pengamat politik Rocky Gerung menyebut pemerintah tidak pancasilais. Selain itu, Rocky Gerung juga menilai pemerintah telah merusak lingkungan. Hal itu diungkapkannya setelah mengetahui langkah Presiden Jokowi dalam melayani investor demi investasi.

Seperti yang diketahui, Jokowi telah mengungkapkan pentingnya investasi dalam pembangunan bangsa. Hal itu diungkapkannya lewat pertemuannya dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pada Rabu (15/1/2020). Pada kesempatan tersebut, Jokowi nampak menyanjung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Jokowi Membanggakan Erick Thohir dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Erick Thohir dan Bahlil Lahadalia selain sebagai pejabat negara juga merupakan pengusaha muda. Keduanya diminta Jokowi untuk menarik investor ke dalam negeri.

Menurutnya, pembangunan tidak hanya dapat dikerjakan mandiri oleh pemerintah melalui BUMN. Pembangunan katanya harus melibatkan pihak swasta, terlebih para pengusaha muda. "Menteri BUMN adalah pengusaha muda. Kepala BKPM adalah mantan Ketua Hipmi," ungkapJokowilewat twitternya @jokowi pada Rabu (15/1/2020).

"Saya sudah titip pesan ke mereka: pekerjaan pekerjaan di BUMN dan dari investor itu, jangan semuanya dikerjakan oleh BUMN sendiri. Berikanlah ke swasta, terutama pengusaha pengusaha muda," tambahnya. Sebab menurutnya, sebaik baiknya komitmen investasi adalah terealisasi. Sehingga masalah yang menghalangi masuknya investasi, seperti proses pembebasan lahan hingga berbelitnya perizinan agar dimudahkan.

"Penyebab tidak berbuahnya komitmen investasi itu bisa oleh hal hal seperti urusan pembebasan tanah yang tak kunjung selesai dan sulitnya perizinan," ungkapJokowi. "Untuk itu, saya selalu berpesan agar investor dilayani dengan baik," tambahnya. PernyataanJokowitersebut berbanding terbalik dengan pernyataan Rocky Gerung.

Rocky Gerung sebut Pemerintah telah langgar pancasila. Sebab, demi menarik investasi, pemerintah justru menerbitkan Peraturan penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Rocky bahkan menyebut Presiden Republik Indonesia tidak mengerti pancasila.

Pernyataan tersebjut diungkapkan Rocky Gerung dalam tayang Indonesia Lawyer Club (ILC) bertajuk 'Maju Mundur IzinFPI' di TV One pada Selasa (3/12/2019) malam. Tidak hanya sebatas membahasan polemik perpanjangan izin organisasi masyarakat (ormas)FrontPembelaIslam(FPI), Rocky Gerung juga menyinggung soal ideologi pancasila. Ideologi pancasila itu diketahui menjadi ganjalan lantaran dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART)FPItidak mencantumkan pancasila.

Namun, berbanding terbalik dengan argumentasi, pemerintah dinilai Rocky juga tidak menerapkan pancasila dalam mengelola negara. Dirinya pun menyindir Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A. Djalil. Sofyan dinilai Rocky Gerung tidak pancasilais karena menerbitkan aturan penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

"Kalau saya misalnya membenci pemerintah, saya mau bikin Front Pembela Lingkungan dan saya akan membenci pemerintah dengan Front itu. Kenapa? karena pemerintah merusak lingkungan," ungkap Rocky Gerung. "Menterinya bilang begini, 'demi investasi maka tidak perlu ada amdal'. Itu pancasilais nggak tuh?," tanyanya nyinyir. Berkaitan dengan pernyataan Sofyan A Djalil, Rocky Gerung katanya akan membentuk organisasi masyarakat untuk menentang kebijakan tersebut.

Dirinya akan menamai ormas yang digagasnya dengan nama Front Pembela Lingkungan (FPL). Alasannya karena menteri yang mengemban amanat yang terkandung dalam pancasila justru merusak lingkungan. "Sekarang saya mau bikin Front pembela Lingkungan. Saya nggak mau pakai ideologi pancasila, karena pancasila di dalam pengertian lingkungan itu adalah silahkan merusak katanya gitu," jelas Rocky Gerung.

"Lah menteri itu pakai lambang negara pancasila dia bilang. 'silahkan merusak lingkungan demi investasi itu'," tegasnya. Pernyataannya tersebut pun beralasan, sebab dalam kalimat berbedam, peraturan tersebut melanggara sejumlah prinsip menjaga lingkungan atau enviromental ethics. Saya ucapkan dengan cara radikal, yang dia maksud, 'jangan halangi investasi dengan aturan lingkungan'. Artinya jangan halangi investasi dengan aturan lingkungan, jadi silahkan langgar prinsip prinsip enviromental ethics ," papar Rocky.

"Kan ngaco kan?," tegasnya. Penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 24 tahun 2018 tentang penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) itu dinilainya melanggar pancasila. "Pemerintah melanggar lingkungan itu udah melanggar pancasila dengan 'Keadilan sosial', karena sudah merampas hak tanah yang harusnya dibagikan untuk rakyat, tapi itu terjadi kan?," jelas Rocky Gerung.

"Jadi diawal itu sudah saya sampaikan saya tidak pancasilais, siapa yang berhak menghukum saya atau mengevaluasi saya harus orang yang sangat pancasilais, siapa di Indonesia? nggak ada tuh," tambahnya. Seseorang dalam forum berceloteh jika polisi sangat mengerti dan menerapkan pancasila dalam keseharian. Tidak kagum, Rocky Gerung justru menyebut PresidenJokowisekalipun tidak dapat memahami pancasila.

Jokowi bahkan disebut Rocky hanya hapal pancasila, tetapi tidak dapat mengaplikasikan dalam pemerintahannya. "Polisi (ngerti) Pancasila? atau presiden juga nggak ngerti pancasila kan? Dia hapal tapi dia nggak paham!," tegasnya. Banyak alasan yang menjadi bukti jika pernyataannya sangat tegas.

Salah satunya adalah kebijakanJokowiyang menurutnya belum mencerminkan pancasila. "Kalau dia paham dia nggak berutang gitu. Kalau dia paham dia nggak naikin BPJS. Kalau dia paham dia nggak melanggar Undang undang Lingkungan gitu," papar Rocky Gerung. "Jadi pak Karni kita ingin agar supaya akhir tahun ini ada semacam, biasanya orang sebut apa?," tanya Rocky dijawab Fadli Zon 'resolusi'.

"Yaitu berhentilah bertengkar soal ideologi itu, karena negara yang ngotot punya ideologi cuma dua, fasisme dan komunisme!," tutupnya diakhir tayangan. Pemerintah terus berupaya menciptakan birokrasi yang sederhana. Untuk itu, pemerintah akan menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Penghapusan IMB dan Amdal sebagai bentuk penyederhanaan perizinan. Tujuannya, untuk memudahkan para pengusaha dalam rangka berinvestasi di Indonesia.

Meski begitu, dalam proses penyederhanaan perizinan dengan menghapus IMB dan Amdal, pemerintah tetap tidak mengorbankan kualitas penataan ruang dan keberlanjutan lingkungan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil mengatakan, cara menghapus IMB tapi kualitas penataan ruang dan keberlanjutan lingkungan tetap bisa tercapai, misalnya, dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). "Dengan RDTR semua sudah jelas peruntukan ruangnya sehingga IMB menjadi tidak diperlukan lagi,” ujar Sofyan dikutip dariKontan.co.idpada Jumat (8/11/2019).

Inovasi penghapusan IMB melalui RDTR sangat mungkin karena terdapat kesamaan substansi yang tertuang dalam kedua dokumen tersebut. Begitu juga dengan Amdal, peluang penyederhanaan perizinan melalui penghapusan Amdal terbuka lebar lewat penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 24 tahun 2018. Peraturan tersebut mengatur tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang telah memiliki RDTR.

“Penghapusan IMB dan AMDAL ini diharapkan bisa berkontribusi dalam upaya penyederhanaan perizinan,” ujar Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan tata Ruang Abdul Kamarzuki. Persoalan tata ruang, Sofyan bilang, selama ini baru pada tingkat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Baru 53 kabupaten/kota yang memiliki RDTR dan itu tidak mencakup seluruh wilayah kabupaten/kota," ucap dia.

Dengan kata lain, baru ada sebanyak 53 RDTR. "Tanpa RDTR, kita tidak tahu penggunaan secara spesifik tentang lahan tertentu, bangunan tertentu, serta kebijakan tata ruang yang lebih bisa menjadi pegangan,” ungkap Sofyan. RDTR juga merupakan bagian penting dari sistem Online Single Submission (OSS).

Izin lokasi bisa langsung Kementerian Agraria dan Tata Ruang terbitkan pada daerah yang memiliki RDTR. Terobosan ini sudah menghilangkan satu regulasi yang biasanya investor butuhkan terkait izin lokasi yaitu pertimbangan teknis (pertek) pertanahan. Karena itu, Sofyan menyatakan, percepatan RDTR perlu untuk terus pemerintah dorong.

"Kami akan dorong dengan bicara ke Bappenas, supaya tata ruang ini dapat perhatian khusus perihal anggaran dari pemerintah pusat," imbuh Sofyan. Tidak adanya tindakan tegas dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) atas pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal nelayan asal China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna diungkap Presiden RI, Joko WIdodo. Menurutnya, apabila Indonesia tidak memiliki utang dan neraca ekonomi surplus, Indonesia akan berani menghadapi siapa pun.

Pernyataan tersebut disampaikanJokowi sapaan Joko Widodo; lewat akun instagramnya @jokowi; pada Kamis (9/1/2020). Dalam postingannya,Jokowimenegaskan peran duta besar Indonesia saat ini. DitegaskanJokowi, para duta besar Indonesia yang bertugas di seluruh negara tidak hanya membawa misi perdamaian.

Tugas para duta besar tersebuit katanya juga sebafai duta investasi. Oleh karena itu,Jokowimenginstruksikan kepada sebanyak 131 duta besar Indonesia yang bertugas agar dapat membidik peluang investasi. Para duta besar yang disebutnya juga sebagai duta investasi itu diharapkannya dapat melakukan diplomasi ekonomi.

Sehingga peluang investasi ataupun kerjasama dapat terbuka dari seluruh negara yang diwakilkan mereka. "Sebanyak 131 Kepala Perwakilan Republik Indonesia mengikuti rapat kerja di Jakarta, yang acaranya saya buka pagi ini. Mereka adalah para duta besar yang bertugas di berbagai negara, yang oleh konstitusi diamanatkan sebagai duta perdamaian," jelasJokowi. "Meski begitu, saya ingin mereka juga menjadi duta investasi dengan mengupayakan diplomasi ekonomi," tegasnya.

Sebagai duta investasi, lanjutnya, para duta besar harus mampu mengidentifikasi jenis investasi di bidang yang diperlukan dan diprioritaskan oleh Indonesia. Investasi tersebut disebutkannya seperti produk petrokimia dan energi dalam bidang substitusi impor. Lewat kerjasama yang terjalin,Jokowiberharap adanya perubahan positif pada neraca transaksi berjalan yang berdampak pada surplus neraca perdagangan.

Sebab, perbaikan neraca perdagangan secara langsung merubah posisi keuangan negara yang sebagian kini masih ditopang utang luar negeri. "Dengan meningkatkan investasi di bidang bidang tersebut, saya berharap neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan Indonesia akan semakin baik," ungkapJokowi. Ekonomi yang membaik serta terlepasnya utang katanya merubah posisi bangsa di mata dunia.

Jokowi bahkan mengaku berani menghadapi siapa pun karena Indonesia tidak lagi ketergantungan ekonomi kepada bangsa lain. "Kalau neraca transaksi berjalan kita positif baik, kita betul betul baru merdeka," jelasJokowi. "Dengan siapapun kita berani karena tidak ada ketergantungan ekonomi. Itulah target kita dalam 3 4 tahun ke depan," tutupnya.

Dikutip dariKompas.com, hubungan Indonesia China dalam beberapa hari terakhir tengah panas dingin. Ini setelah insiden masuknya kapal kapal nelayan asal China yang dikawal kapal coast guard terdeteksi masuk ke perairan Natuna secara ilegal. Masuknya kapal kapal Negeri Tirai Bambu di Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia di perairan Natuna membuat berang pihak Indonesia.

Pemerintah sendiri, lewat Kementerian Luar Negeri, telah mengirim nota protes resmi dan memanggil Dubes China untuk Indonesia di Jakarta. Banyak pihak menilai, pemerintah belum bersikap keras pada China yang mengklaim Natuna berdasarkan nine dash line dan traditional fishing right . Bahkan, oleh beberapa kalangan, sikap ini dikaitkan kaitkan dengan ketergantungan Indonesia pada China, utang luar negeri salah satunya.

Berapa utang luar negeri Indonesia ke China? Berdasarkan data Atatistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) yang dirilis Bank Indonesia (BI) per September 2019, utang Indonesia dari China tercatat sebesar 17,75 miliar dollar AS atau setara Rp 274 triliun (kurs Rp 13.940). Posisi utang Indonesia terhadap China ini meningkat tipis dibandingkan per Agustus 2019 yang mencatatkan utang sebesar Rp 17,09 miliar dollar.

China sejak beberapa tahun belakangan menjadi salah satu negara penyumbang terbesar untuk Indonesia atau berada di posisi keempat. Negara pemberi kredit terbesar Indonesia masih ditempati Singapura dengan jumlah pinjaman sebesar 66,49 miliiar dollar AS, disusul Jepang 29,42 miliar dollar AS dan Amerika Serikat 22,46 juta dollar AS. Total keseluruhan utang luar negeri Indonesia per September 2019 sebesar 202,31 miliar dollar AS.

Masih di periode yang sama, jika dirinci lebih lanjut, utang Indonesia terbagi dalam utang pemerintah sebesar 194,35 miliar dollar AS. Sedangkan utang yang berasal dari Bank Indonesia tercatat 2,78 miliar dollar AS. Sementara utang luar negeri yang berasal dari sektor swasta yang dicatat Bank Indonesia yakni 198,49 miliar dollar AS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *