SUTON-RADIO

Inspirasi Teknologi Terbaru

Pihak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan telah melanjutkan persoalan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu ke jalur hukum. Kasus ini pun memasuki babak baru. Di jagat twitter, tagar #CidukSaidDidu ramai diperbincangkan.

Bahkan beredar surat panggilan polisi kepada Said Didu. Dalam surat itu, Said Didu diminta datang ke Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri pada Senin 4 Mei untuk dimintai keterangan terkait pelaporan terhadap dirinya. Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi membenarkan adanya surat panggilan tersebut.

Jodi pun mengungkapkan, pihak Bareskrim Polri telah melakukan pemanggilan kepada Said Didu sebagai terlapor. "Surat panggilan dari Bareskrim sudah disampaikan ke beliau (Said Didu) tadi sore," katanya kepada Kompas.com, Kamis (30/4/2020). Salah satu tokoh yang mengunggah surat tersebut adalah pegiat media sosial Ulin Yusron.

“Ini surat laporan LBP untuk Said Didu, 8 April 2020. Sampai di mana prosesnya? Apa benar beliaunya akan diperiksa pekan depan? Udah jera apa gak sih? #PeriksaSaidDidu #CidukSaidDidu,” ucap Ulin melalui akun twitternya @ulinyusron. Dukungan kepada Luhut pun datang dari Politisi PDI P Ruhut Sitompul. “Kau merasa Pak JK pada waktu itu dihina Kader PDI Perjuangan @saiddidu ngotot bawa Demo ke Mabes Polri mereka ditahan atau minta ma’af rasain karma, Kami Sahabat2 LBP tegas kau harus minta ma’af ingat memercik air didulang terpercik muka sendiri, ” cuit Ruhut.

Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi mengatakan ada empat kuasa hukum yang akan memproses atau sebagai perwakilan tuntutan dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pelapor dari kasus tersebut. Keempat kuasa hukum Luhut itu antara lain, Nelson Darwis, Malik Bawazier, Patra M Zen, dan Riska Elita. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan memanggil Said Didu untuk dimintai keterangan sebagai saksi, Senin (4/5/2020).

Hal itu tertuang dalam surat panggilan bernomor S.Pgl/64/IV/RES.1.14/2020/Dittipidsiber tertanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh Wadir Tipidsiber Bareskrim Kombes Golkar Pangarso. Surat tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono. Surat itu hanya menulis bahwa Said dipanggil terkait dugaan menyebarkan informasi yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan/atau menyebarkan berita bohong yang dapat menyebabkan keonaran di masyarakat.

Pemanggilan Said berdasarkan laporan polisi bernomor LP/B/0187/IV/2020/Bareskrim tertanggal 8 April. Laporan itu dilayangkan oleh Arief Patramijaya. Argo mengonfirmasi bahwa pelapor adalah kuasa hukum dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. “Ya (pelapor adalah kuasa hukum Luhut),” ujar Argo ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (30/4/2020).

Sebelumnya, Said Didu mengunggah video berjudul ' MSD: LUHUT HANYA PIKIRKAN UANG, UANG, DAN UANG'. Video berdurasi 22 menit 44 detik tersebut ditanggapi oleh Juru Bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi yang meminta Said Didu meminta maaf. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, Said Didu tak kunjung menyampaikan permintaan maafnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *