SUTON-RADIO

Inspirasi Teknologi Terbaru

Pengamat Pertahanan dan Militer Connie Rahakundini Bakrie menanggapi langkah Indonesia dalam menangani masuknya kapal kapal milik China ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Natuna. Ia melihat Indonesia tidak bisa sendirian menghadapi konflik di Natuna tanpa beraliansi dengan negara lain. Ia mengatakan di era VUCA yang merupakan akronim dari Volatile, Uncertain, Complexity and Ambiguity, negara harus berkolaborasi untuk mengamankan kepentingannya.

VUCA sendiri berarti era dimana keadaan dunia labil dan cepat berubah. "Dari faktor hubungan luar negeri, kita hidup di era vuca, era vuca itu enggak mungkin orang itu enggak berkolaborasi, betul bahwa kebijakan luar negeri kita harus non alignment, tapi sampai kapan?" terang Connie di acara 'METRO PAGI PRIMETIME' metrotvnews , Sabtu (4/1/2020). Connie kemudian mencontohkan negara sekuat China dan Amerika Serikat masih membutuhkan aliansi.

"Bayangkan saja China se powerful itu dia masih ada semacam kerjasama dengan Russia, Amerika sekuat itu nomor satu di dunia punya aliansi," ujarnya. "Pertanyaannya Indonesia mau sekuat apa menghadapi ini sendiri," lanjut Connie. Connie mengatakan Indonesia kini dihadapkan oleh dua pilihan.

Pertama adalah menentukan sikap ingin bergabung dan beraliansi dengan siapa. Lalu kedua adalah mengumpulkan aliansi dari negara negara kecil lainnya. "Jadi menurut saya mesti ada hal yang kita rubah atau kita mengikuti perkembangan jaman," jelas Connie.

"Atau kita mau betul betul bikin bandwagoning ." Bandwagoning adalah kita bergabung dengan negara negara kecil ASEAN." "Sekarang bagaimana bisa betul betul terimplementasi, sehingga kayak kejadian Abu Sayyaf, kejadian Natuna, semua ini bisa diantisipasi," imbuh Connie.

Masuknya kapal nelayan asal China secara ilegal ke perairan Natuna berkibat tegangnya hubungan negeri tirai bambu tersebut dengan Indonesia. Tak berhenti di situ, belum lama terjadi kapal penjaga pantai atau coast guard milik China juga masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) China. Prabowo meyakini melalui negosiasi dan perundingan dengan Negara China, mereka dapat menemukan suatu solusi yang baik.

"Kita tentunya, kita masing masing punya sikap, kita harus mencari suatu solusi yang baik di ujungnya saya kira kita bisa dapat solusi yang baik," ujarnya. Tidak nampak keinginan dari Prabowo untuk menyelesaikan masalah perairan Natuna dengan cara kekerasan. Prabowo berdalih posisi China yang saat ini merupakan negara sahabat Indonesia adalah alasan dirinya yakin permasalahan masuknya kapal nelayan dan penjaga pantai ke perairan Natuna dapat diselesaikan secara baik baik.

"Saya kira kita harus selesaikan dengan baik, bagaimanapun China adalah negara sahabat," tambahnya. Sebelumnya diberitakan pernyataan dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi soal pelanggaran yang telah dilakukan oleh China. Retno mengatakan bahwa masuknya kapal nelayan dan penjaga pantai secara ilegal ke wilayah ZEE perairan Natuna merupakan sebuah bentuk pelanggaran dari hukumKonvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut atau biasa dikenal dengan nama UNCLOS 1982.

Ia menuntut China untuk mematuhi UNCLOS 1982, karena China adalah negara yang turut menyetujui berlakunya UNCLOS 1982. Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi mengharapkan sikap tegas dari Prabowo. Menurut Dedi, permasalahan ini sudah menyangkut kedaulatan bangsa.

"Pak Prabowo, kami mendambakan kegarangan Bapak ketika nasionalisme dan kedaulatan bangsa terusik," kata Dedi Mulyadi dikutip dari Kompas.com , Sabtu (4/1/2020). Dedi berpendapat sudah kewajiban negara untuk menjaga wilayah perairan demi menjaga kedaulatan dan melindungi kekayaan alam. Dedi mengatakan persahabatan dengan pemerintah China adalah hubungan yang setara, artinya pemerintah Indonesia dapat bersikap tegas apabila ada kekayaan yang diambil.

Menurut Dedi, sikap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti adalah langkah yang tepat karena terbukti praktik pencurian ikan oleh kapal asing berkurang. "Kalau tujuannya adalah melindungi kekayaan ikan kita, sebenarnya metodologi yang dipakai Bu Susi itu cukup merepotkan pencuri ikan," kata Dedi. Dedi juga mengatakan sikap tegas harus diambil Kementerian Pertahanan.

"Sudah disebutkan oleh Komisi I bahwa harus ada tindakan tegas tanpa kompromi," jelasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *